RSS

ushul fiqh(MASLAHAH-MURSALAH)

21 Agu

MASLAHAH-MURSALAH

SUATU METHODE ISTINBATH HUKUM

Pendahuluan

Allah menurunkan agama Islam kepada umat-Nya disertai dengan aturanaturan

(hukum). Aturan-aturan (hukum) tersebut dibuat oleh Allah agar manusia

selamt hidup di dunia sampai ke akhirat kelak. Agama (Islam) beserta aturan-aturan

(hukum) yang dibuat oleh Allah tersebut merupakan wahyu, diturunkan kepada para

Nabi dan Rasul-Nya melalui perantaraan Malaikat Jibril. Sedangkan Nabi dan Rasul

terakhir adalah Muhammad, s.a.w.

Wahyu yang diturunkan oleh Allah tersebut, adakalanya untuk menyelesaikan

persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu, dan dalam ilmu al-

Qur’an dikenal dengan istilah asbabun-nuzul atau sebab-sebab turunnya wahyu (ayat

al-Qur’an). Namun apabila Allah tidak menurunkan wahyu kepada Nabi atau Rasul

untuk menyelesaikan persoalan hukum (tertentu) yang sedang dihadapi oleh umat

Islam kala itu, maka Nabi melakukan ijtihad, menggali hukumnya (istinbath),

kemudian hasil ijtihad Nabi tersebut disebut dengan al-Sunnah (qauliyah, fi’liyah dan

taqriyah). Dengan demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam semasa Nabi

Muhammad s.a.w., hidup hanya dua yaitu, al-Qur’an dan al-Sunnah Nabi sebagai

empirisasi dari wahyu Allah.

Seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad s.a.w., meluasnya wilayah

kekuasaan Islam, terpencarnya para sahabat Nabi ke berbagai wilayah, dan

banyaknya para sahabat yang gugur dalam pertempuran, maka umat Islam mendapat

tantangan baru di bidang hukum, karena kadang kala masalah (hukum) yang sedang

dihadapi tidak ada hukumnya di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, dan dalam rangka

menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang sedang dihadapi tersebut, para

sahabat selalu ber-ijtihad, dan mereka dapat dengan mudah menemukan hukum atas

masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh umat Islam kala itu karena para sahabat

sangat mengenal tekhnik Nabi ber-ijtihad.

Hasil ijtihad para sahabat tersebut, jika tidak dibantah oleh sahabat Nabi yang

lainnya, maka dianggap ijma’ para sahabat. Sebaliknya, jika hasil ijtihad sahabat

Nabi tersebut dibantah oleh sahabat Nabi yang lain, maka hasil ijtihad sahabat Nabi

tersebut tidak dapat dianggap sebagai ijma’ para sahabat, melainkan hanya pendapat

 Asbabun-Nuzul, jika ditinjau dari persfektif yuridis sangat membantu umat Islam untuk

memecahkan persoalan hukum yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan caramelakukan interpretasi juridis-historis.

Pribadi para sahabat Nabi tentang persoalan-persoalan (hukum) tertentu. Dengan

demikian terlihat bahwa, sumber hukum Islam pada masa sahabat hanya tiga yaitu;

al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ para sahabat.

Seiring dengan berjalannya waktu, dan wafatnya para sahabat Nabi, maka

otoritas tasri’ jatuh ke tangan generasi tabi’in kemudian tabi’tabi’in dan seterusnya.

Setelah masa sahabat, dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan hukum yang

dihadapi oleh umat Islam, para ulama tetap berpegang teguh kepada al-Qur’an, al-

Sunnah dan ijma’ para sahabat. Namun karena persoalan hukum yang dihadapi oleh

umat Islam selalu berkembang dan merupakan persoalan hukum baru, di mana dalam

al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ para sahabat tidak ditemukan hukumnya, maka para

ulama dalam mengagali hukumnya, memakai beberapa metode istinbath hukum di

antaranya; maslahah-mursalah atau istislah (Imam Malik), Istihsan (Imam Hanafi),

qiyas (Imam Syafi’i), istishab Imam Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya.

Beberapa metode istinbath hukum yang dipakai oleh para imam mujtahid di

atas, metode qiyas mendapat tempat di hati sebagian besar ulama dan umat Islam

karena berdasarkan kepada nass-nass (al-Qur’an dan atau al-Sunnah) tertentu.

Mayoritas ulama menerima qiyas sebagai sumber hukum Islam yang keempat setelah

al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ para sahabat.2 Sedangkan metode istinbath hukum

yang lainnya, termasuk maslahah-mursalah atau istislah yang diperkenalkan oleh

2 Perkembangan hukum Islam dapat dilihat Abdul Wahaf Khallaf (2003), Sejarah

Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, hal 1-23.

Imam Malik selalu diperdebatkan, bahkan ditolak oleh mayoritas penganut mazhab

asy-Syafi’iyah.

Untuk itu tulisan ini mencaba menguraikan, pertama apa yang dimaksud

dengan maslahah-mursalah? Kedua, mengapa maslahah-mursalah ditolah oleh

sebagian umat Islam sebagai salah satu metode istinbath hukum? Ketiga, apa saja

persyaratan dan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah agar dapat diterima

sebagai hujjah?

Diskursus tentang Maslahah-Mursalah

 

Teori maslahah-mursalah atau istislah sebagaimana disebutkan di atas,

pertama kali diperkenalkan oleh Imam Malik (W. 97 H.), pendiri mazhab Malik.

Namun karena pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah

abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqih yang menisbatkan maslahahmursalah

kepada Imam Malik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang

menyatakan bahwa teori maslahah-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh

ulama-ulama usul fiqih dari kalangan asy-Syafi’iyah yaitu Imam al-Haramain al-

Juwaini (w. 478 H.), guru Imam al-Ghazali. Dan menurut beberapa hasil penelitian,

ahli usul fiqih yang paling banyak membahas dan mengkaji maslahah-mursalah

adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Imam Malik oleh penulis muslim digolongkan ke dalam golongan sahabat

kecil, karena di waktu kecilnya, dia sempat bertemu dengan Rasulullah. Imam Malik

merupakan salah seorang imam mujtahid yang empat (Malik, Hanafi, asy-Syafi’i dan

Hambali) yang sempat bertemu dan belajar banyak kepada para sahabat Nabi.

Imam Malik tinggal di Madinah, pusat pemerintah Islam waktu itu. Karena

Madinah merupakan pusat pemerintahan Islam dan tempat tinggalnya Nabi setelah

hijrah dari Makkah, maka Madinah dikenal pula dengan sebutan kota hadist. Dalam

rangka menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh

masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam al-Qur’an,

dan jika tidak menemukannya dalam al-Qur’an, maka Imam Malik mencarinya di

dalam as-Sunnah Nabi, dan apabila di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah tidak

ditemukan, maka dia mendasarkan pendapatnya kepada ijma’ para sahabat, dan

apabila ijma’ para sahabat tidak ada mengenai masalah (hukum) tersebut, maka Imam

Malik mengaggali hukum (istinbath) dengan cara ber-ijtihad. Sedangkan metode

ijtihad yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (istinbath) ada

dua yaitu; qiyas dan istislah atau maslahah-mursalah.

  • Metode qiyas dipraktekkan atau digunakan oleh Imam Malik apabila ada nass

             tertentu, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah yang mendasarinya.

  • Metode istislah atau maslahah-mursalah dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah(hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun nass yang mendasarinya, baik yang membenarkan maupun yang melarangnya, bahkan dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode maslahahmursalah dalam men-takhsis ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.

 Dan yang menjadi bahasan di sini hanya metode istislah atau maslahah-mursalah. Lalu apa yang dimaksud dengan maslahah-mursalah?

Pengertian maslahah-mursalah

Kata maslahah yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan maslahat,berasal dari Bahasa Arab yaitu maslahah. Maslahah ini secara bahasa atau secara etimologi berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Maslahah merupakan bentuk masdar (adverd) dari fi’il (verb) salaha. Dengan demikian terlihat bahwa, kata maslahah dan kata manfaat yang juga berasal dari Bahasa Arab mempunyai makna atau arti yang sama.

Sedangkan menurut istilah atau epistemology, maslahah diartikan oleh par      a ulama Islam dengan rumusan hampir bersamaan, di antaranya al-Khawarizmi (w. 997 H.) menyebutkan, maslahah adalah al-marodu bil-maslahatil-mukhaafazatu ‘ala maqsudi-syar’i bidaf’i-l mufaasidi ‘ani-l- kholqi, yaitu memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan diri manusia (makhluq). Sedangkan ulama telah berkonsensus, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa dan keturunan atau kehormatan. Tidak jauh berbeda dengan al-Khawarizmi di atas, al-Ghazali merumuskan maslahah sebagai suatu tindakan memlihara tujuan syara’ atau tujuan hukum Islam, sedangkan tujuan hukum Islam menurut al-Ghazali adalah memelihara lima hal di atas. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara salah satu dari lima hal di

atas disebut maslahah, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah, dan

menolak mafsadah disebut maslahah. Sedangkan menurut asy-Syatibi dari golongan mazhab Malikiyah sebagai orang yang paling popular dan kontropersi pendapatnya tentang maslahah-mursalah  mengatakan bahwa maslahah itu (maslahat yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus yang membenarkan atau membatalkan) sejalan dengan tindakan syara’.

Berdasarkan beberapa buah definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa maslahah-mursalah merupakan suatu metode ijtihad dalam rangka menggali hukum (istinbath) Islam, namun tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi berdasarkan kepada pendekatan maksud diturunkannya hukum syara’ (maqosid asysyari’ah). Penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqosid asy-syari’ah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara’ selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqosid asy-syari’ah dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka penetapan hukum Islam melalui pendekatan maqosid asy-syari’ah dapat membuat hukum Islam lebih flexible, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sementara pengembangan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa flexibelitas hukum Islam.

Hukum Islam akan kaku (rigid), sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.Dengan pemahaman seperti di atas, seharusnya maslahah-mursalah yang

nota-bene-nya merupakan salah satu metode istinbath hukum yang menggunakan pendekatan maqosid asy-syari’ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi mengapa masalah mursalah tidak diterima oleh sebagian umat Islam, khususnya mayoritas penganut mazhab asy- Syafi’iah sebagai dasar penetapan hukum Islam. Dalam hal ini ada beberapa argumen yang mereka ajukan di antaranya yaitu;

ü  Pertama, masalahat itu ada yang dibenarkan oleh syara’, ada yang ditolak

oleh syara’ dan ada pula yang diperselisihkan. Maslahat kategori pertama dan

kategori kedua (yang dibenarkan dan yang ditolak oleh syara’) tidak ada pertentangan

di kalangan umat Islam. Maslahat kategori pertama harus diterima sebagai dasar

penetapan hukum Islam, dan maslahat kategori kedua harus ditolak sebagai dasar

penetapan hukum Islam. Sedangkan maslahat kategori ketiga diperselisihkan,

sebagian menerima sebagai dasar penetapan hukum Islam, dan sebagian yang lain

menolaknya. Sesuai dengan definisi di atas, maslahat kategori ketiga inilah yang

menjadi kajian dari maslahah-mursalah atau istislah. Dengan demikian menurut

kelompok umat Islam yang tidak menerima maslahah-mursalah sebagai dasar

penetapan hukum Islam berpendapat, bahwa memandang maslahah-mursalah

(kategori ketiga) sebagai hujjah berarti mendasarkan penetapan hukum Islam kepada

sesuatu yang meragukan.

ü  Kedua, memandang maslahah-mursalah sebagai hujjah berarti menodai

kesucian hukum Islam karena penetapan hukum Islam tidak berdasarkan kepada

nass-nass tertentu, tetapi hanya mengikuti keinginan hawa nafsu belaka dengan dalih

maslahat. Dengan dalih maslahat dikhawatirkan akan banyak penetapan hukum Islam

berdasarkan kepada kepentingan hawa nafsu.

ü  Ketiga, bagi golongan ini, hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Dengan

menjadikan maslahat sebagai dasar dalam menetap hukum Islam, berarti umat Islam

tidak mengakui prinsip kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam. Artinya hukum

Islam belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.

ü  Keempat, memandang maslahat sebagai hujjah akan membawa dampak

terjadinya perbedaan hukum Islam terhadap masalah yang sama (disparitas)

disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian akan menafikan prinsip

universalitas, keluasan dan fleksibelitas hukum Islam.

Alasan-alasan yang dikemukakan oleh sekelompok umat Islam yang tidak

menerima maslahat (kategori ketiga) sebagai dasar menetapkan hukum Islam di atas,

dapat disanggah dengan beberapa alasan.

  • Pertama, dengan memandang maslahat sebagai hujjah tidak berarti

mendasarkan penetapan hukum Islam kepada sesuatu yang meragukan, sebab

maslahat tersebut ditentukan lewat sekian banyak dalil dan pertimbangan, sehingga

menghasilkan zann yang kuat (sesuatu yang lemah menjadi kuat). Dalam ilmu fiqih

dikenal istilah yakfi al-‘amal biz-zann, beramal berdasarkan kepada zann dianggap

cukup karena semua fiqih adalah zann.

Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa menjadikan maslahat kategori

ketiga sebagai hujjah berarti memilih dua kemungkinan tanpa dalil, karena jika

dibandingkan maslahat yang dibenarkan oleh syara’ dengan maslahat yang ditolak

oleh syara’, maka maslahat yang dibenarkan oleh syara’ jauh lebih banyak

jumlahnya dari pada maslahat yang ditolak oleh syara’. Dengan demikian jika ada

suatu kemaslahatan, tetapi tidak ada dalil yang membenarkannya atau menolaknya,

maka maslahat tersebut harus digolongkan ke dalam maslahat yang lebih banyak.

  • Kedua, tidak benar kalau penetapan hukum Islam melalui metode istislah

atau maslahah-mursalah berarti menetapkan hukum Islam berdasarkan kepada hawa

nafsu, karena untuk dapat dijadikan sebagai hujjah, maslahah-mursalah harus

memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu (bahasan dibawah). Jadi tidak asal

maslahat. Persyaratan inilah yang akan mengendalikan, sehingga tidak terjadi

penyalahgunaan dalam menetapkan hukum (Islam) berdasarkan kepada maslahat.

  • Ketiga, Islam memang telah lengkap dan sempurna, tetapi yang dimaksud

dengan lengkap dan sempurna itu adalah pokok-pokok ajaran dan prinsip-prinsip

hukumnya. Jadi tidak berarti semua masalah ada hukumnya. Ini terbukti banyak

sekali masalah-masalah baru yang belum disinggung hukumnya oleh al-Qur’an dan

as-Sunnah tetapi baru diketahui setelah digali melalui ijtihad.

  • Keempat, tidak benar kalau memandang maslahah-mursalah sebagai hujjah

akan menafikan prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible) hukum Islam,

tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dengan menggunkan metode masalah-mursalah

dalam menetapkan hukum, prinsip universalitas, keluasan dan keluwesan (flexible)

hukum Islam dapat dibuktikan.

Dengan demikian terlihat bahwa beberapa alasan yang dikemukakan oleh

sekelompok umat Islam yang tidak menerima maslahah-mursalah sebagai dasar

dalam menetapkan hukum Islam, sama sekali tidak logis dan tidak realistis.

Sebagaimana disebutkan di atas, maslahat tersebut ada yang dibenarkan oleh

syara’, ada yang tidak dibenarkan oleh syara’ dan ada pula yang diperselisihkan,

artinya tidak diketahui, apakah dibenarkan atau ditolak oleh syara’. Dalam hal ini

para ulama berkonsensus, bahwa maslahat yang dibenarkan oleh syara’ dapat

dijadikan dasar dalam menetapkan hukum Islam, dan maslahat yang ditolak oleh

syara’ tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Sedangkan masalahat kategori ketiga, hal inilah yang diperdebatkan oleh umat Islam,

dan sebagaimana disebutkan di atas, inilah yang menjadi kajian dari teori maslahahmursalah, karena itu sebagain ulama (pendukung teori maslahah-mursalah) membuat persyaratan penggunakan maslahah-mursalah dalam menetapkan hukum Islam, di samping itu mereka juga membuat rung lingkup operasional maslahah-mursalah.

 

Persyaratan dan Ruang Lingkup Maslahah-Mursalah

 

Agar maslahah-mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkan

hukum Islam maka para Imam Mujtahid, di antaranya Imam al-Ghazali, asy-Syatibi

fan at-Tufi membuat rersyaratan dan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah.

Persyaratan yang mereka buat berbeda satu sama lain, namun ruang lingkup

operasionalnya mereka mempunyai pendapat yang sama sebagaimana terlihat dalam

bahasan di bawah ini.

Al-Ghazali membuat batasan operasional maslalah-mursalah untuk dapat

diterima sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam; pertama, maslahat tersebut

harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam yaitu memelihara agama, jiwa,

akal, harta dan keturunan atau kehormatan. Kedua, maslahat tersebut tidak boleh

bertentangan dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Ketiga, maslahat tersebut

menempati level daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) yang setingkat dengan

daruriyah. Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zann yang

mendekati qat’i. Kelima, dalam kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan, harus

bersifat qat’iyah, daruriyah,dan kulliyah.

Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas

terlihat bahwa Imam al-Ghazali tidak memandang maslahah-mursalah sebagai dalil

yang berdiri sendiri, terlepas dari al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’. Imam al-Ghazali

memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath

(menggali/penemuan) hukum, bukan sebagai dalil atau sumber hukum Islam.

Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan

oleh Imam al-Ghazali secara tegas, namun berdasarkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Ahmad Munif Suratmaputra terhadap contoh-contoh kasus maslahahmursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya (al-

Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa al-Galil, al-Mustafa) dapat disimpulkan bahwa Imam

al-Ghazali membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu hanya di

bidang muamalah saja.

Agak berbeda dengan Imam al-Ghazali, asy-Syatibi hanya membuat dua

kriteria agar maslahat dapat diterima sebagai dasar pembentukan hukum Islam.

  1. Maslahat tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara’, karena itu maslahat n  

              yang  sejalan dengan jenis tindakan syara’ atau yang berlawanan dengan dalil syara’   

              (al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’) tidak dapat diterima sebagai  dasar dalam

              menetapkan hukum Islam.

  1. Maslahat seperti kriteria nomor satu di atas tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Jika   

              ada dalil khusus yang menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk  

              dalam kajian qiyas.

Jika dibandingkan persyaratan yang dibuat oleh Imam al-Ghazali dengan

persyaratan yang dibuat oleh asy-Syatibi di atas, maka persyaratan yang dibuat oleh

asy-Syatibi jauh lebih longgar. Ini merupakan suatu hal yang wajar karena asy-Syatibi termasuk golongan ulama penganut mazhab malikiyah yang sering menjadikan maslahat sebagai dasar penetapan hukum Islam. Al-Ghazali dan asy-Syatibi juga berbeda dalam memandang maslahahmursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Al-Ghazali memandang maslahah-mursalah sebagai dalil yang tidak berdiri sendiri, sebaliknya asy-Syatibi malah memandang maslahah-mursalah sebagai dalil hukum yang beridiri sendiri.

Asy-Syatibi berpendapat demikian karena metode istislah atau maslahah-mursalah

dalam menetapkan hukum Islam tidak berdasarkan kepada nass tertentu, tetapi hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara’.

Sedangkan mengenai ruang lingkup operasional maslahah-mursalah, asy-

Syatibi dan Imam al-Ghazali mempunyai pendapat yang sama, yaitu hanya berlaku

dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan

at-Tufi yang dianggap sebagai orang yang paling berani dan paling kontropersi

pendapatnya tentang maslahat (bukan maslahah-mursalah), dia juga menetapkan

bidang muamalah dan sejenisnya sebagai ruang lingkup operasional maslahah-

mursalah.

Menurut at-Tufi maslahat tidak berlaku pada bidang ibadah, muqaddarad

dan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagai

berikut;

  1. Akal manusia dapat menemukan dan membedakan mana maslahat

              dan mana mafsadat. Karena akal manusia dapat membedakan mana maslahat dan

              mana yang mafsadat.

        2.   Maslahat menurut at-Tufi merupakan dalil yang berdiri sendiri, terlepas dari nass.

        3.   Lapangan operasional maslahat sebagaimana disebutkan di atas, hanya dalam   

              bidang  muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan muqoddarod.

        4.   Maslahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena itu menurut at- 

              Tufi, maslahat bukan hanya hujjah ketika tidak ada nass dan ijma’ melainkan harus

              pula didahulukan atas nass dan ijma’ ketika terjadi pertentangan di antara        

              keduanya.

 Menurut Ahmad Munif Surtmaputra, pengutamaan maslahat atas nass dan ijma’ tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan dengan jalan meninggalkan nass, sebagaimana mendahulukan as-Sunnah atas al-Qur’an dengan jalan bayan.

Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalangan

mazhab Malikiyah maupun dari kalangan asy-Syafi’iyah menerima maslahahmursalah

sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.

               1.  Hukum yang ditetapkan harus mengandung kemaslahatan.

              2.  Maslahat tersebut sejalan dengan maksud pembentukan hukum Islam, yaitu   

                   dalam rangka memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan /kehormatan.

           3.  Maslahat yang kriterianya seperti pada poin kedua tersebut, tidak ditunjukkan    

                lingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku   

              di bidang ibadah.

Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan maslahah-mursalah tersebut

para ulama memakai istilah yang berbeda-beda, bahka ada satu orang ulama misalnya

Imam al-Ghazali memakai beberapa istilah untuk menyebut maslahah-mursalah,

sehingga berimplikasi kepada ketidak-sempurnaan pemahaman generasi berikutnya

mengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.

Dalam kitab al-Mankul, Imam al-Ghazali menyebut maslahah-mursalah

dengan istilah istidlal sahih (bukan istidlal mursal), dalam kitab Asas al-Qiyas dia

memakai istilah istislah, dan dalam kitab Shifa al-Galil disebutnya dengan istilah

munasib mula’im, sedangkan dalam kitab al-Mustasfa, Imam al-Ghazali tetap

menyebutnya dengan istilah maslahah-mursalah. Karena Imam al-Ghazali menyebut

maslahah-mursalah dengan beberapa istilah, maka ada pendapat yang mengatakan

bahwa Imam al-Ghazali tidak konsisten menjadikan maslahah-mursalah sebagai

dasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian.

Imam asy-Syafi’i sebagai tokoh pendiri mazhab asy-Syafi’iyah, karena dia

menyebut maslahat tanpa pengakuan syara’ dengan istilah maslahah-mursalah, maka

ada pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy-Syafi’i menolak maslahahmursalah

sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Namun apabila kita memahami istilah tersebut secara luas, meliputi maslahat yang sejenisnya diakui oleh syara’ maka dapat dikatakan bahwa Imam asy-Syafi’i tidak menolak maslahahmursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam.

Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam

asy-Syafi’i menolak maslahah-mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum

Islam, karena Imam asy-Syafi’i dalam kitabnya ar-Risalah, menolak istihsan sebagai

dasar penetapan hukum Islam.21 Namun pendapat tersebut dibantah oleh Imam

Haramain dan muridnya Imam al-Ghazali yang nota bene-nya juga sama-sama dari

mazhabn asy-Syafi’iyah dengan cara menghadirkan beberapa contoh hasil ijtihad

Imam asy-Syafi’i berdasarkan kepada maslahah-mursalah.

Kalau kita melihat kepada hasil ijtihad para imam yang empat (Malik, Hanafi,

Syafi’i, dan Hambali), banyak sekali penetapan hukum berdasarkan kepada maslahat,

bahkan penetapan hukum Islam berdasarkan kepada maslahat dilakukan juga oleh

sahabat Nabi. Karena itu sering ditemukan kemaslahatan dari hukum Islam, baik yang

ditetapkan berdasarkan metode qiyas, istihsan dan istishab maupun melalui metode

istislah atau maslahah-mursalah. Dengan demikian benar apa yang dikatakan oleh al-

Qorafi bahwa imam mujtahid/mazhab yang empat mempergunakan maslahah-

mursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Adanya pendapat yang

mengatakan para imam besar menolak maslahat sebagai dasar menetapkan hukum

Islam, disebabkan oleh kesalahan mereka dalam memahami beberapa istilah yang

digunakan oleh para imam tersebut.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Agustus 21, 2010 in Kumpulan Perkuliahan

 

Tag:

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: